Sejumlah wartawan dari media cetak dan elektronik berunjuk rasa di halaman kantor Wali Kota Palembang, 8 juli 2011.

Mereka menuntut agar pelaku penganiayaan terhadap wartawan koran mingguan media rakyat. Pengunjuk rasa diterima Wakil Wali Kota Palembang Romi Herton.

Romi menyatakan prihatin dengan aksi kekerasan terhadap wartawan.

“Kita minta pihak berwajib mengusut tuntas kasus ini. Pelaku mesti ditangkap. Apalagi identitasnya sudah diketahui,” ujarnya.

Menurut dia, aksi premanisme terhadap wartawan bisa berdampak buruk bagi kehidupan pers. Padahal, sejatinya pers adalah salah satu pilar demokrasi.

“Kejadian ini sangat tidak dibenarkan karena melanggar hukum. Apalagi hampir menghilangkan nyawa orang lain,” kata romi.

WALI KOTA PALEMBANG BESERTA JAJARAN DAN ANGGOTA PACIFIC RIM COUNCIL ON URBAN DEVELOPMENT (PRCUD),  DISAMBUT ANTUSIAS ANAK-ANAK SAAT BERKUNJUNG KE KELURAHAN 3-4 ULU, KECAMATAN SEBERANG ULU 1, 24 JULI 2011.

PRCUD ADALAH SEBUAH ORGANISASI INTERNASIONAL YANG MELIPUTI SEKTOR AKADEMIK, SWASTA DAN PUBLIK, YANG DIDIRIKAN UNTUK MENINGKATKAN PENGEMBANGAN HUBUNGAN ANTARA KOTA-KOTA DI WILAYAH PASIFIK.

PETUGAS DARI SAT POL PP KOTA PALEMBANG MEMERIKSA IDENTITAS PENGUNJUNG SAAT MERAZIA SEBUAH TEMPAT HIBURAN MALAM, 30 JULI 2011.

MENJELANG HARI KEMERDEKAAN, PEDAGANG BENDERA MERAH PUTIH MULAI MARAK. FOTO DIAMBIL DI DEPAN TVRI SUMSEL, 26 JULI 2011.

WALI KOTA PALEMBANG EDDY SANTANA PUTRA MEMOTONG TUMPENG SAAT PERAYAAN SATU TAHUN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, 15 JULI 2011.

GELANDANGAN DI SEBUAH TOKO DI JL. LETKOL ISKANDAR, PALEMBANG. MASALAH SOSIAL YANG BELUM TUNTAS HINGGA HARI INI.

PENJUAL BUKU BEKAS DI KAWASAN MASJID AGUNG, PALEMBANG . LARIS MANIS DIDATANGI KONSUMEN MENJELANG TAHUN AJARAN BARU.

SESUAI NAMANYA, BUKU BEKAS MASIH LAYAK PAKAI INI DIJUAL DENGAN HARGA MIRING.

KACA HALTE TRANSMUSI DI DEPAN BANK MANDIRI, DEKAT PASAR CINDE, PECAH. NYARIS SEMUA KACA HALTE ITU PECAH: KIRI-KANAN, KIRI DEPAN.

FOTO DIAMBIL PADA 19 JULI 2011.

SEJUMLAH PELAJAR MENGAMATI KOLEKSI FILATELI TAHUN 2011, DI HOTEL ARYADUTA PALEMBANG, 21 JULI 2011.

ACARA INI DIGELAR DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARA POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA.

Masyarakat punya hak untuk tahu (rights to know) dan Badan Publik punya kewajiban menyampaikan. Hak dan kewajiban ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kehadiran undang-undang ini membuka ruang bagi masyarakat umum untuk bisa mendapatkan informasi seluas-luasnya dari instansi pemerintah, selain informasi yang dikecualikan (pasal 17).

Dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang itu, dinyatakan bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Badan Publik terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD maupun sumbangan masyarakat dalam dan luar negeri.

Sementara pemohon informasi publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permintaan informasi kepada badan publik.

Undang-undang juga menerapkan sanksi bagi Badan Publik yang tidak memberikan informasi. Jadi, jangan ada lagi ketertutupan informasi itu.

Spirit yang diusung dari keterbukaan informasi ini adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, transparan, profesional dan berkelanjutan.

Di masa lalu, sulit menemukan kondisi di mana hak untuk tahu dan mendapatkan informasi dijamin oleh undang-undang. Informasi dibatasi. Hak untuk tahun diberangus. Situasi ini justru menimbulkan syak wasangka dan praduga. Ujung-ujungnya terjadi distorsi pandangan dalam menyikapi suatu persoalan.

Karena itu, sekali lagi, di era keterbukaan saat ini, tidak boleh ada lagi ketertutupan informasi dari penyelenggara negara kepada masyarakat sebagai warga negara.

Sampaikan informasi secara transparan, akurat, profesional dan bertanggung jawab. Publik berhak tahu. (***)